Program Satu Data Indonesia Siap Jalan Untuk Tahun Ini

Pemerintah menargetkan  pelaksanaan program Satu Data Indonesia (SDI) bisa mulai berjalan efektif tahun 2008 ini. Pelaksanaan program satu data ini agak terlambat mengingat aturan terkait SDI sudah terbit pada 2019 lalu lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019. Hal ini juga karena terganjal pandemi Covid-19.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas selaku pihak yang mengintegrasikan data untuk kepentingan pembangunan terus berkonsultasi dengan berbagai pihak, baik lintas kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, juga kabupaten/kota.

Perjalanan Indonesia untuk lebih a terbuka dengan sistem pemerintah dimulai pada tahun 2008. Dengan tuuan utama untuk meningkatkan tata pemerintahan dan transparansi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Undang-undang ini menimbulkan perubahan paradigma. Data yang dulunya tertutup, dan hanya di buka kepada masyarakat apabila diminta, menjadi selalu terbuka,” kata Tara Hidayat, mantan Wakil Menteri  di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Institusi inilah yang memulai inisiatif open government.

Pada tahun 2011, Indonesia menjadi Solusi satu data indonesia dari delapan negara yang memulai inisiatif open government partnership yang mengajak pemerintah negara-negara untuk mengambil langkah nyatauntuk meningkatkan transparasi, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia sdi bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saat ini  terus mendukung inisiatif tersebut melalui Kantor Staf Presiden.

Dorongan agar pemerintah semakin transparan tidak bisa dihindari oleh Indonesia yang semakin modern.

“Tumbuhnya demokrasi di Indonesia membuat semakin kerasnya suara yang menuntut adanya transparansi yang lebih besar,” tambah Tara Hidayat.

Untuk meningkatkan pergerakan open government, langkah pertama yang diambil Indonesia adalah melakukan open data – yaitu memberi akses data pemerintah dalam format yang mudah digunakan kepada masyarakat. Manfaat open data yang dirasakan pemerintah tidak terbatas pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga semakin baiknya layanan umum dengan adanya partisipasi masyarakat, serta meningkatnya inovasi sosial dan ekonomi masyarakat.

Bank Dunia mendukung inisiatif tersebut dengan memberi bantuan teknis, termasuk membentuk One Data Portal online yang menjadi pusat data untuk berbagai instansi pemerintah. Bank Dunia juga membantu upaya untuk mendorong lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk berpartisipasi dalam gerakan open data. Berbagai lomba dan acara dibuat untuk meningkatkan kesadaran umum tentang tersedianya data pemerintah serta menstimulasi agar digunakan.